KILASRIAU.com – Dugaan adanya "pilih kasih" dalam pembayaran proyek di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mencuat. Hal ini disampaikan oleh salah satu kontraktor yang enggan disebut namanya.
Menurutnya, fenomena defisit anggaran dan tunda bayar yang terjadi di Inhil diduga sarat dengan penyalahgunaan wewenang dan kepentingan tertentu.
Kontraktor tersebut mengungkapkan bahwa tunda bayar sebenarnya merupakan hal yang wajar akibat defisit anggaran, namun pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
"Ada pekerjaan yang kontraknya selesai lebih awal tetapi belum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), sementara pekerjaan lain yang kontraknya baru selesai langsung dibayarkan. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kepentingan tertentu dalam proses pembayaran," ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa mekanisme tunda bayar seharusnya berjalan sesuai prosedur, yakni berdasarkan urutan kontrak dan data administrasi yang valid. Namun, di lapangan terjadi "tebang pilih" yang diduga melibatkan oknum tertentu di dalam Dinas Perkim.